Legal Analysis of the Legal Consequences of Authentic Deeds Made by a Bankrupt Notary/PPAT (Land Deed Official)
DOI:
https://doi.org/10.31305/rrijm2024.v04.n01.010Keywords:
Notary, PPAT, Bankruptcy, Consequences of Bankruptcy, Authentic Deed, Legal ProtectionAbstract
This research aims to determine when a notary/PPAT (Land Deed Official) can be declared bankrupt, the legal consequences of authentic deeds made by a bankrupt notary/PPAT, and the legal protection of the parties to the deed made by a bankrupt notary/PPAT. This research is normative legal research which utilizes legislative approach and conceptual approach. The research findings indicate that a notary is declared bankrupt when determined by a commercial court decision. The legal consequences of authentic deeds made by a bankrupt notary/PPAT are that such deeds become private deeds, whereas deeds made before the declaration of bankruptcy remain authentic deeds. Legal protection for the parties to authentic deeds made by a bankrupt notary/PPAT is provided by the curator to clarify the rights held by creditors so that pre-creditors are aware of the rights that should be obtained by the debtor, namely the notary/PPAT itself.
References
Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014,Pengantar Metode Penelitian Hukum, Ed. 1, Cet.VIII,PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
Fenny Sandra Lisa, “Sanksi Pemberhentian Sementara Notaris Yang Dinyatakan Dalam Proses Pailit”,Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, Repertorium Vol.7 No.2, November 2018.
Habib Adjie, 2007, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, Rafika Aditama, Surabaya.
Habib Adjie, 2008, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, Bandung, PT.Refika Aditama
Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 25 tahun 2014
Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
Indonesia, Undang-Undang No 37 Tahun 2004tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaan Utang, LNRI Nomor 37 Tahun 2004, TLN Nomor 4443.
Indonesia, Undang-Undangtentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, LNRI Nomor 2 Tahun 2014, TLN Nomor 5491.
Liliana Tedjosaputro, 2003, Etika Profesi dan Profesi Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 2003
Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram.
Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2017, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris,Pustaka Belajar, Yogyakarta.
Munir Fuady, 2002, Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek, Citra Aditya Bakti, Bandung.
Zainal Asikin, Lalu Wira Pria Suhartana, dan Rahayu Kusuma Astuti, “Pemberhentian PPAT yang Dinyatakan Pailit Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016”, jurnal Ilmu Hukum Jatiswara, Vol. 32 No.3, November 2017.
